Zaman Edan!

Surya Respationo, ketua DPRD kota Batam 2004-2009 (www. Batampos.com), dalam pidatonya mengutip Raden Ngabehi Rangga Warsita untuk melihat situasi kekinian. ‘’Hidup di zaman edan, suasana jadi serba sulit, ikut edan tak tahan, tak ikut tak kebagian malah mendapat kesengsaraan, begitulah kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang lupa lebih bahagia orang sadar dan waspada’’

Berbagai peristiwa di negeri ini menyuguhkan ke-edan-an. Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo. Perut bumi menyemburkan lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Perdebatan panjang mulai dari warga hingga elit. Memunculkan polemik yang ujungnya mengarahkan kasus ini menjadi kejadian luar biasa. Lepas tangan? Inilah wajah negeri ini.

Selain masalah diatas, sebenarnya adalagi yang lebih edan. Masih ingat polemik Bantuan langsung tunai (BLT)? Negera berperan layaknya Robin Hood, membagikan uang kepada rakyat. Berbagai kontra bermunculan. Efektifitas program, pembentukan mental malas bahkan jiwa pengemis dalam karakter warga mejadi alasan kontra yang membalutnya. Pemerintah bersikukuh mempertahankan program ini dengan alasan menjalankan fungsi sosialnya.

Anehnya begitu pemilu berakhir pemerintah memiliki pandangan yang berbeda. Menghentikan program BLT dengan alasan BLT tidak mendidik rakyat. Edan, sebuah program berjalan menghabiskan dana triliunan rupiah. Hasilnya penilaian terhadap program justru dilihat sebagai kebijakan yang tidak mendidik oleh pelaksana program itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dikeluarkan dengan nilai triliunan hanya sekedar menghasilkan dekadensi moral bagi masyarakatnya. Pemerintahan yang menelan air ludahnya sendiri, Edan.

Yang terbaru, kasus bank Century. Ironis, lebih dari 6,7 triliun uang negara dihamburkan untuk menyelamatkan sebuah bank yang entah berapa besar perannya untuk pembangunan negeri ini. Kebijakan yang tidak lebih berbobot layaknya uang jajan demi satu bungkus petasan bagi anak kecil. Membahayakan, miskin manfaat, Edan!

Bayangkan 6.7 Triliun enam kali lipat dari APBD Propinsi Kepri. Artinya dengan dana ini dapat menjalankan pemerintahan diseantero Kepri selam 6 tahun. Namun digunakan hanya "menyelamatkan" sebuah bank yang tak jelas tujuannya.

Tak jelas karena sebuah bank bisa membutuhkan suntikan dana padahal memiliki fungsi menyerap dan meyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dimana letaknya hingga sebuah bank perlu diselamatkan! Bukankah sebaliknya bank memiliki peran untuk menyelamatkan negara lewat perannya dalam pembangunan distribusi permodalan? Namun, pemimpin negara ini lebih peka terhadap sebuah bank yang ntah duit didalamnya milik siapa. bahkan duit 6.7 triliun duit rakyat sudah pindah tangan jadi milik siapa!

Salam buat negeri Edan, negeri penuh kegilaan. Jika harus kembali pada kutipan Raden Ngabehi Rangga Warsita, hidup di zaman edan, suasana jadi serba sulit, ikut edan tak tahan, tak ikut tak kebagian malah mendapat kesengsaraan. Sudah layaknya tak perlu untuk mengarahkan pikiran untuk ngikut. Karena jika demikian, ntah sampai kapan negeri ini akan Edan. Semoga cepat menemukan jamu muzarab,obat anti Edan!